Sabtu, 10 Oktober 2015

Unintended Consequences 2 : Nasionalisme, Kedaulatan, Dan Swasembada


Indonesia adalah negeri yang tergila-gila dengan nasionalisme, sama seperti Amerika Serikat. Nasionalisme itu diwujudkan dalam dua hal, yaitu penegakan kedaulatan wilayah dan swasembada. Media-media Indonesia, mulai dari televisi, koran, majalah, dan kantor  berita online tak jemu-jemunya menyuarakan nasionalisme, swasembada, dan kedaulatan. Atas nama kedaulatan pangan, segala jenis impor diharamkan. Pedagang dilarang mendatangkan daging sapi, beras, bawang merah, atau kebutuhan masyarakat lain dari mancanegara. Kalaupun boleh, pasti diberi pajak tinggi dan diberi kuota. Perkara harga-harga melambung tinggi, itu diurus belakangan.

Atas nama kedaulatan wilayah, inisiatif untuk mengurangi perluasan kebun sawit dituduh mafia. Atas nama swasembada, perjanjian dagang antar negara dilanggar, tiap beberapa minggu aturan perdagangan dalam negeri diubah, dan melakukan dumping di negara-negara lain tanpa merasa bersalah.
Beberapa bulan yang lalu majalah Tempo menyuarakan lagi nasionalisme dengan sangat lantang. Kali ini mereka menyuarakan potensi banjir tenaga kerja dari Tiongkok, dengan indikasi puluhan warga negara Tiongkok yang direkrut sebuah perusahaan di Bali. Tempo menganggap perekrutan itu sebuah langkah awal banjirnya ribuan tenaga kerja Tiongkok, oleh karena itu pemerintah harus melarang masuknya tenaga kerja Tiongkok untuk masuk di segala bidang kerja di Indonesia, atas nama nasionalisme dan kedaulatan.

Setelah sekian tahun membaca Tempo, saya cukup tahu bahwa media ini kerap melebih-lebihkan suatu pernyataan dan dugaan dengan alat bukti dan wawancara minimal, bahkan seadanya. Kalimat-kalimat pembuka investigasi mereka kerap dicomot dari novel aksi yang kurang dikenal pembaca lokal, seperti karya Jeffrey Archer atau Lee Child. Sebuah foto bukti yang buram kerap dikembangkan menjadi dua-tiga dugaan yang serupa plot film Hollywood. Konsep keadilan mereka pun bengkok, lebih condong ke pelanggar aturan yang jumlahnya banyak dibanding beberapa orang yang taat aturan.
Konsekuensi yang diharapkan media yang keblinger nasionalisme dan orang-orang yang dibutakan oleh kedaulatan adalah pertumbuhan perekonomian yang disokong produk yang diproduksi sendiri. Istilahnya: dari kami, untuk kami, dan oleh kami. Idealisme yang mereka usung adalah rakyat memproduksi barang sendiri, mendistribusikan sendiri, dan mengkonsumsi sendiri. Mereka lupa ada rantai produksi (supply chain), economies of scale, dan keunggulan komparatif. Tidak ada negara yang mampu memproduksi semua barang yang dikonsumsinya. Mereka membutuhkan negara-negara lain untuk menyediakan barang-barang produksi maupun konsumsi.
Semangat swasembada ini justru membawa akibat inflasi tidak terkendali. Karena persediaan terbatas, sementara permintaan terus naik, harga-harga justru melambung tinggi. Contoh paling baru adalah daging sapi. Pemerintah yang dibutakan swasembada, didukung oleh media-media nasional seperti Tempo, Kompas, dan Media Indonesia, mencanangkan gerakan swasembada daging sapi. Jika persediaan sapi mencapai 14juta ekor, impor sapi hidup dan daging sapi dihentikan. Setiap provinsi diberi target. Peraturan dengan niat mulia ini berujung bencana. Harga daging sapi naik tak terkendali. Selama 3 bulan berturut-turut harga daging sapi berkisar di angka Rp 120-150 ribu per kilogram. Padahal stok sapi hidup dalam negeri sudah melebih 14 juta ekor. Media-media pendukung pemerintah pun sibuk berteriak-teriak soal mafia sapi. Padahal penyebabnya sederhana saja.
Daerah-daerah yang diberi target populasi sapi ikut menghitung jumlah sapi pembajak sawah dan sapi perah, karena tidak ada aturan yang jelas mengenai perbedaan sapi pembajak, sapi perah, dan sapi pedaging. Pengimpor sapi bakalan terikat aturan untuk menggemukkan anakan sapi selama 120 hari sebelum dijual ke pasar. Anakan sapi ini juga dihitung oleh petugas sensus sapi sebagai stok sapi pedaging lokal. Pemilik sapi-sapi pedaging di pelosok-pelosok desa juga tidak bisa menjual sapi-sapi yang mereka ternakkan karena sudah terikat perjanjian untuk menjual hewan ternak mereka saat Idul Adha. Dengan kata lain: stok sapi hidup banyak, tapi mayoritas tidak bisa disembelih dan belum layak dijual. Mafia sapi yang selalu diteriakkan media tidak lebih dari peternak UKM yang terikat aturan penggemukan dan waktu Idul Adha, plus peternak sapi perah.
Penerapan kedaulatan yang berlebihan tampak dalam kasus eksekusi mati terdakwa narkoba. Media-media besar yang saya sebutkan di atas meneriakkan persetujuan. Segala justifikasi dibuat oleh pendukukng eksekusi mati, mulai dari kedaulatan hukum hingga harga diri bangsa. Belasan terdakwa pun dieksekusi mati. Publik berbahagia, hingga tiba saatnya sejumlah TKI dihukum penggal di Arab Saudi. Pemerintah dan media yang tidak punya landasan moral untuk menunda proses eksekusi menutupi kasus ini. Pemerintah segera membayar uang diyat Rp 26 Milyar. Itu baru satu orang. Masih ada puluhan TKI dan TKW yang ditahan di Arab Saudi karena pembunuhan. Pemerintah harus menyediakan uang diyat untuk membebaskan mereka semua, dengan tarif minimal Rp 26 Milyar per orang.

Nasionalisme itu lebih mahal daripada nilai impor beras dan kedelai digabung. Darimana Pemerintah dapat dana untuk membayar diyat? Dari pajak kita semua, dan hutang. So much for the nationalism.

0 komentar: