Jumat, 11 Juli 2014

Bisakah Demokrasi Kebablasan?

Kalau membaca Suara Merdeka atau Kedaulatan Rakyat, terutama di bagian opini, kita sering menemukan kata-kata “demokrasi di Indonesia sudah kebablasan”. Jujur saja, hal ini mengusik logika saya, sebetulnya sampai batas mana demokrasi dikatakan cukup?
Kalau kita melihat negara-negara demokrasi maju, terlihat bahwa mereka bisa mengadakan pemilu tiap tahun. Ada pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota parlemen pusat dan daerah, pemilihan anggota majelis tinggi dan rendah. Mengutip Eric Weiner dari The Geography of Bliss, sebuah negara sangat demokratis seperti Swiss bisa mengadakan pemilu sampai 6 kali dalam setahun. Bandingkan dengan Indonesia yang maksimal 3 tahun sekali.

Vox Populi Vox Dei. Suara Tuhan adalah suara rakyat. Adilkah suara rakyat dibatasi? Tidak. Rakyat harus diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya semaksimal mungkin. Itulah keyakinan dasar negara-negara demokrasi. Makanya mereka bisa mengadakan pemilu berkali-kali dalam setahun. Karena pemimpin adalah pelayan rakyat dan Tuhan.
Disini, sejumlah masyarakat dan media menyebut demokrasi Indonesia kebablasan, padahal Warga Negara Indonesia cuma memberi suaranya 3 tahun sekali? Ada beberapa alasan.
Pertama: nostalgia orde baru. Di masa orba tidak ada namanya kebebasan berpendapat, apalagi memilih pemimpin sesuai hati nurani. Pejabat pemerintah seperti presiden, gubernur atau walikota/bupati sudah diketahui sebelum pemilu diadakan. Masyarakat tinggal menerima apa yang sudah disuapkan kepada mereka. Mereka tidak diharapkan bertanya apalagi menentang, cukup terima apa yang dikatakan jendral besar.
Kedua: karena sudah terbiasa disuap dan dibungkam, mereka tidak terbiasa dengan perbedaaan pendapat, perdebatan, dan ekspresi kebebasan. Maka aksi demontrasi atau uji materi di Mahkamah Konstitusi pun dipandang sebagai demokrasi yang kebablasan.
Ketiga: mereka, media dan masyarakat yang mengatakan demokrasi sudah kebablasan tersebut, sudah menikmati berbagai kemudahan dan keberuntungan di masa orba. Maka mereka memandang keteraturan dengan kekerasan lebih baik dibanding kebebasan dengan tanggung jawab. Mereka lupa bahwa ada mayoritas rakyat lain yang menderita dijajah orde baru dan berjuang mendapatkan hidup layak dan kebebasan berpendapat, alias demokrasi.
Demokrasi, walau tidak sempurna, memungkinkan tiap orang punya kesempatan yang sama untuk memperjuangkan haknya dan meraih hidup yang layak. Hal ini bisa mengancam orang-orang yang sudah keenakan hidup di bawah monopoli orba. Makanya mereka tidak setuju dengan demokrasi.

Sampai saat ini, saya belum menemukan sampai batas mana demokrasi diterapkan. Demokrasi memerlukan kerelaan dan perjuangan semua pihak untuk melakukan mekanisme check & balance terhadap proses demokrasi. Betul, mungkin demokrasi membuat kita memilih seorang Hitler atau soeharto lagi. Maka dari itu dituhkan kerjasama semua pihak agar hal itu tidak terjadi.

0 komentar: