Minggu, 17 Agustus 2014

Nasionalisasi dan Investasi


      Salah satu pertimbangan penting bagi perusahaan yang akan berinvestasi langsung, entah dengan cara membangun pabrik, king atau smelter, adalah seberapa besar kemungkinan mereka bisa beroperasi tanpa gangguan dari pemerintah. Gangguan bisa berupa sulitnya birokrasi, lambatnya kecepatan internet, perijinan terhambat, pemerasan dari pemerintah (permintaan suap), dan lain-lain. Tapi hal yang paling ditakuti pebisnis adalah nasionalisasi.
      Nasionalisasi adalah pengambilalihan unit usaha atau pabrik oleh pemerintah dengan paksa. Terkadang dilakukan di masa perang, tapi saat ini sejumlah negara Amerika Latin sering melakukannya, terutama Venezuela. Ketakutan besar pebisnis atas nasionalisasi dilandasi premis : negara yang menasionalisasi sebuah perusahaan tidak pernah mengganti dengan harga pasar, dengan kata lain: ambil alih paksa. Jangankan mengganti rugi, pemilik perusahaan kerap tidak diberi kesempatan membela diri, pemerintah langsung mengambil perusahaan dan pabrik.
Nasionalisasi ditakuti pebisnis karena pengambil alihan oleh pemerintah kerap membuat mereka rugi. Semua usaha, daya, energi, waktu dan dedikasi yang mereka curahkan untuk membangun suatu perusahaan lenyap begitu saja saat perusahaan tersebut dinasionalisasi. Yang lebih menyakitkan, terkadang perusahaan malah bangkrut setelah dinasionalisasi (karena hanya dijadikan sapi perah pemerintah dan pegawai-pegawainya mengundurkan diri atau dipecat), lalu pemerintah membuang perusahaan tersebut begitu saja, mencederai reputasi pebisnis, menimbulkan pengangguran dan kemiskinan. Pebisnis rugi secara materiil, waktu dan emosi.
      Negara-negara yang kepastian hukumnya rendah paling sering melakukan nasionalisasi, misalnya Rusia atau negara-negara Latin. Negara dengan kepastian hukum tinggi jarang menasionalisasi. Kalaupun menasionalisasi, dilakukan dengan membeli kepemilikan (saham) perusahaan dengan harga pasar.
    Hubungan erat antara kepastian hukum, investasi dan nasionalisasi inilah yang menjadi pertimbangan pebisnis saat membangun pabrik. Tidak selamanya mereka hanya menghitung keuntungan. Kepastian hukum juga penting. Lebih baik membangun pabrik atau perusahaan di negara tetangga yang pasarnya tidak terlalu prospektif, dibanding membangunnya di negara yang prospektif tapi bisa diambil alih paksa sewaktu-waktu.

0 komentar: